KARAWANG — Pemerintah Kabupaten Karawang terus memperkuat komitmen pelayanan kesehatan melalui program jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat. Capaian tersebut mendapat sorotan nasional setelah ditampilkan dalam program Jurnal Nusantara di Kompas TV, Senin (13/4/2026).
Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menyampaikan bahwa cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Karawang telah mencapai 98 persen.
“Alhamdulillah capaian kami sudah 98 persen. Tahun 2026 ini, Pemkab Karawang telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp286 miliar untuk memastikan layanan kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Aep dalam wawancara tersebut.
Menurutnya, program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses kesehatan yang mudah dan merata.
“Kami memiliki komitmen bahwa pelayanan kesehatan harus diberikan dengan kemudahan. Bahkan bagi masyarakat yang belum memiliki BPJS, cukup menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga, insyaallah layanan kesehatannya langsung bisa diakses melalui skema UHC,” katanya.
Aep menegaskan bahwa kesehatan menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Saya sebagai Bupati menghimbau kepada seluruh masyarakat Karawang agar memanfaatkan program ini dengan baik. Kepentingan utama kita adalah kesehatan. Kalau masyarakat sehat, tentu aktivitasnya juga akan berjalan dengan baik tanpa kendala,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa sistem layanan kesehatan di Karawang telah terintegrasi mulai dari puskesmas, klinik hingga rumah sakit.
“Di Karawang kami memiliki sekitar 50 puskesmas, sejumlah klinik, serta rumah sakit daerah dan swasta. Masyarakat bebas memilih layanan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Karawang juga memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai.
“Kami terus melengkapi peralatan medis, seperti cath lab dan MRI dengan teknologi yang baik. Ini penting agar pelayanan kesehatan kita semakin maksimal,” tambahnya.
Aep juga mengungkapkan rencana pengembangan infrastruktur kesehatan, termasuk pembangunan rumah sakit di wilayah pesisir utara Karawang.
“Kami berkomitmen membangun rumah sakit, termasuk di wilayah utara agar akses layanan kesehatan semakin merata. Ini bagian dari upaya kami memastikan seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa program ini juga berlaku fleksibel bagi warga Karawang yang berada di luar daerah.
“Selama KTP-nya Karawang dan terverifikasi oleh Dinas Kesehatan, maka jaminan kesehatannya tetap bisa diakses, bahkan saat berada di luar daerah,” ujarnya.
Dalam upaya mendukung program tersebut, Pemkab Karawang juga melakukan efisiensi anggaran melalui perampingan struktur organisasi perangkat daerah.
“Kami melakukan merger beberapa dinas untuk efisiensi, dan hasilnya anggaran bisa dialihkan, termasuk untuk sektor kesehatan. Ini menjadi prioritas utama kami,” ungkap Aep.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus menjaga keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC).
“Insyaallah kami akan terus menjalankan UHC ini. Yang terpenting masyarakat Karawang terjamin kesehatannya dan mendapatkan pelayanan terbaik,” tandasnya.
Dengan capaian tersebut, Pemkab Karawang optimistis dapat terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan sekaligus memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses yang adil dan merata.
Artikel ini dipublikasikan secara otomatis dari sumber yang terpercaya dan dapat mengalami pembaruan sesuai informasi terbaru dan klarifikasi dari pihak terkait.
